Selasa, 25 April 2017

TANAH ULAYAT

UU POKOK AGRARIA  sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Dalam Pasal 3 UUPA memang terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”. Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut "beschikkingsrecht". Bunyi selengkapnya Pasal 3 UUPA adalah sebagai berikut:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Definisi tanah ulayat baru dapat kita temui dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (“Permeneg Agraria No. 5 Tahun 1999”), yang menyebutkan bahwa Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hukum Adat, Hak ulayat masyarakat dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat, Hukum adat yang nyata – nyata masih ada di daerah yang bersangkutan dengan penyelesaian sebagai berikut :
Mengenai muatan lokal pokok dan maksud dikeluarkannya peralihan peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsif pengakuan terhadap “ Hak ulayat dan hak- hak serupa itu dari masyarakat, Hukum Adat “ sebagaimana di maksud dalam pasal 3 undang – undang nomor. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok agraria ( Undang – Undang pokok Agraria ).


Sementara itu, Putu Oka Ngakan et.al dalam buku Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan (hlm. 13) mendefinisikan tanah ulayat (hak kolektif/beschikkingsrecht) sebagai “tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.

Jadi, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Sedangkan Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya

Senin, 24 April 2017

Selasa, 07 Maret 2017

PIAGAM PENGHARGAAN WILLEM ISKANDER DARI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAOED JOESOEF

Kamis, 29 Desember 2016

PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN BESAR HABIB RIZIEQ DIBERI GELAR MARGA LUBIS








TEMPO.CO, Medan - Ribuan muslim memenuhi masjid agung di Jalan Diponegoro, Medan, Sumatera Utara, Rabu, 28 Desember 2016, untuk mengikuti acara Tablig Akbar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Imam besar Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, hadir bersama pengurus FPI dan aktivis Gerakan Anti-Penodaan Agama Islam (Gapai).

Sebelum tablig akbar dilaksanakan, Rizieq menggelar temu pers di salah satu hotel di Medan. Dia mengatakan acara ini untuk merespons berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat. "Tujuan tablig akbar ini hanyalah untuk membangun persatuan dan persaudaraan umat. Ini yang harus diluruskan, agar tidak ada pihak yang salah memahami gelora dan semangat kebangkitan umat Islam," kata Rizieq.

Kehadiran Rizieq di Medan mendapatkan simpati dari berbagai kalangan umat Islam. Bahkan Rizieq diberi ulos dan ditetapkan bermarga Lubis. Adapun istrinya diberi marga Nasution. Dua marga itu berasal dari Kabupaten Mandailing Natal.

Sebelum Rizieq tiba di masjid agung, orasi dan tausiyah di panggung utama halaman masjid diisi KH Abdul Rasyid dan Sekretaris Jenderal GNPF MUI KH Alkhattath. Dia menyerukan agar semangat persatuan dan persaudaraan umat Islam terus terjaga dalam bingkai spirit aksi 2 Desember atau 212.

Kamis, 08 Desember 2016

HAK KOMUNAL ATAS MASYARAKAT HUKUM ADAT

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016  (TERTANGGAL 21 MARET 2016) TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TERTENTU:

  1. HAK KOMUNAL ATAS TANAH, YANG SELANJUTNYA DISEBUT HAK KOMUNAL, ADALAH HAK MILIK BERSAMA ATAS TANAH SUATU MASYARAKAT HUKUM ADAT, ATAU HAK MILIK BERSAMA ATAS TANAH YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KAWASAN TERTENTU
  2. KAWASAN TERTENTU ADALAH KAWASAN HUTAN ATAU PERKEBUNAN