SOETAN KOEMALA BOELAN RAJA PANUSUNAN TAMIANG 1915-1932

Soetan Koemala Boelan, Multatulinya Sumatera Utara

Awal tahun kebangkitan nasional (1908) di Sumatera ditanda’i dengan

kebangkitan pers dan media cetak. Di Padang terbit surat kabar “Perca

Barat,” sirkulasinya dalam beberapa tahun saja telah menjamah

masyarakat Manda’iling. Demikian juga surat kabar “Perca Timor” yang

disusul pula oleh “Pewarta Deli” di Medan, juga menyerbu pembacanya

ke seluruh Tapanuli. Bahkan di Padang Sidempuan dan Sibolga sendiri

terbit pula harian “Poestaha,” yang menyebar ke seluruh Tapanuli Selatan

dan Utara (lihat Sejarah Pers, M. Said 1976). Dunia pers dan percetakan

yang bangkit di Sumatera Utara, tidak hanya merupakan fenomena

bangkitnya kaum literasi generasi pertama seletah politik etis Belanda

diberlakukan, tetapi fenomena yang lebih utama adalah kemunculan

kelompok intelektual, merupakan bukti bangkitnya perlawanan rakyat

terhadap kolonialisme. Ironisnya gerakan ini dipimpin pula oleh kaum

cendekiawan hasil didikan (politik etis) Belanda pada permulaan abad

XX di Indonesia. Soetan Koemala Boelan setelah menamatkan

pendidikan Gouv. Inl. School di Muara Sipongi melanjutkan

pendidikannya ke sekolah Raja di Bukit Tinggi (Pleiding School Voor

Inl. Ambtenaren), yang dianggap sudah merupakan sekolah tertinggi

untuk pribumi pada masa itu. Setelah menamatkan pendidikan itu, beliau

diangkat sebagai pegawai tinggi di pemerintahan Belanda di Kutaradja.

Kemudian, ia dipindahkan sebagai “commies” pada kantor Keresidenan

- 29 -

Sumatera Timur di Kota Medan, sambil bekerja beliau meneruskan

pendidikannya di bidang notariat. Di kota inilah beliau bergulat di bidang

pers dan jurnalistik. Beliau selalu mendampingi Sutan Parlindungan

Pemimpin Redaksi “Pewarta Deli.” Ternyata, Soetan Koemala Boelan ini

sangat terobsesi dengan kisah Multatuli (Dewis Dekker), disamping itu

beliau terus mencermati perkembangan politik etis Van Deventer di

Negeri Belanda. Pergaulannya sesama wartawan dan bacaannya yang

cukup luas, menyebabkan tulisan-tulisannya tajam dan berbobot serta

menarik perhatian masyarakat.

Kekejaman kolonialisme merupakan topik utama yang

dibentangkan oleh para penulis, menjadi pemimpin masyarakat dalam

berkomunikasi dengan rakyat yang tertindas waktu itu. Mereka

menelanjangi kebobrokan pejabat-pejabat Belanda dan konco-konconya

kaum pribumi dalam memeras dan menindas rakyat miskin. Mereka

mendorong agar rakyat bangkit untuk melawan penindasan tersebut

dengan bersatu dan penuh kesadaran nasional. Para penulis

“independent” ini meyakinkan rakyat bahwa mereka memiliki hak penuh

atas harta dan masa depan tanah air mereka. Sebab itu pula, para

pengusaha dan pemerintah kolonial menerbitkan harian Belanda “De

Sumatera Post” di Medan, untuk membela dan menetralisir serangan pers

dan penulis terhadap pemerintah dan kepentingan dagang kolonial.

Gencarnya tulisan-tulisan yang mengecam dan mengungkapkan

kebobrokan pemerintah kolonial dalam surat-surat kabar, menurut H. M.

Said (1976) merupakan pencerminan sikap kehati-hatian para pemimpin

berkomunikasi dengan rakyatnya, karena sering sekali para pemimpin

ditangkapi ketika berbicara dan menggelar rapat-rapat terbuka dan

tertutup ketika itu.

Demikianlah, pada tahun 1912 tampil suara lantang dari seorang

penulis putra Manda’iling dengan nama samaran “Flora” dalam surat

kabar Pewarta Deli. Tulisan-tulisan tokoh ini dimuat di harian tersebut

dalam serial bersambung antara lain, dengan tajuk “Kerajaan

Mandolnati.” Isinya mencerca dengan sangat tajam penguasa “kerajaan”

tersebut (Said, 1965:1). Flora membeberkan fakta-fakta kekejaman

Belanda dalam sistem kerja rodi (kerja paksa) dan pemungutan pajak

yang sangat mencekek kehidupan rakyat. Orang Manda’iling tidak

berdaya, sehingga sebahagian besar mereka yang tidak mampu lagi

bertahan, meninggalkan kampung halamannya di Manda’iling dan hijrah

ke Sumatera Timur atau ke Malaysia.

Disamping itu, “Flora” mengungkapkan secara terus terang

sistem penjilatan dan permainan kotor para pembesar tokoh-tokoh

pribumi untuk mendapat kenaikan pangkat dan jabatan. Sementara itu,

nasib para Kepala Kampung dan Kuria (kepala dari beberapa kampung

yang dianggap masih dalam satu kesatuan masyarakat adat, seperti

-30-

Nagari di Minangkabau), tiba-tiba dapat dihukum dan dipecat karena

terlambat mengerahkan orang untuk rodi (kerja paksa) dan atau tidak

dapat menyetor dalam jumlah uang yang ditetapkan dalam pemungutan

pajak. Gugatan pena “Flora” dalam Pewarta Deli ini, tidak hanya

membangkitkan perlawanan rakyat di pedesaan Manda’iling dan

Tapanuli Selatan, tetapi telah menarik perhatian seorang tokoh “Raad

Van Indie” (sebuah Dewan tertinggi disamping Gubernur Jenderal

Belanda sendiri), bernama J. H. Liefrinck, untuk mengecek langsung apa

sebenarnya yang terjadi di Tapanuli Selatan. Anehnya, hal yang

mengagumkan masyarakat pembaca “Pewarta Deli,” bahwa laporan tanya

jawab dan hasil kunjungan Liefrinck ditulis secara rinci dan gamblang

oleh penulis Flora dalam tulisan bersambung di surat kabar “Pewarta

Deli” tersebut, sehingga orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya “Flora”

tersebut. Di bawah ini adalah cuplikan laporan perjalanan J. H. Liefrinck

itu:

“Setelah j.m. Tuan Liefrinck sampai di Laru, beliau turun lagi dari autonya,

karena disana telah pula menanti 100 orang Pasar Laru dan Laru Lombang,

buat menerangkan perasaan mereka, yakni dari sebab kampong, rumah,

pekarangan, kebon dan tanam-tanaman mereka yang sudah dirusak oleh

BOW (dinas PU) buat dijadikan jalan raya, sedang kerugian mereka tidak

diganti menurut patutnya...”(Said, nd:162)

“... j.m. sampai di Siabu, beliau turun dari autonya sekali lagi, karena disana

ada 200 orang perempuan yang akan menerangkan perasaannya, ... bahwa

mereka sudah ada tiga tahun kekurangan makan, disebabkan hasil sawah

selalu rusak, kerusakan ini tidak lain sebab rodi, karena itu lah mereka tidak

dapat membantu mereka buat menguruskan pekerjaan sawah ...!” mereka

sekarang makan umbut, jagung ubi dan pisang.” Perempuan-perempuan

Manda’iling itu menuntut agar mereka dibebaskan satu tahun tidak memikul

rodi...” (Said nd : 162-163)

Laporan perjalanan Liefrinck bulan Februari 1917 dimuat oleh

Flora dalam harian “Pewarta Deli” dengan judul “Sengsara Rakyat dan

Lakunya Bestuur di Manda’iling, Disiasati oleh SPJM Toean J. H.

Liefrinck,” pada bulan April 1917 dalam rubrik serial bersambung.

Pemerintah kolonial Belanda mensiasati laporan Flora ini dengan teliti,

karena disamping laporan jurnalistik, ternyata dibubuhi dengan analisa

dan pendapat kritis penulis yang menghina pemerintah, walaupun dalam

bentuk sindiran gaya metaforis. Memang, sejak permulaan tahun 1916

sampai awal tahun 1917, pergolakan di Tapanuli Utara, terutama di Barus

dan kemudian merambat ke dataran tinggi Toba mengakibatkan seorang

kontrolir Belanda W. C. M. Muller, tewas terbunuh. Pertempuran terjadi

di Rae ni Ate Barat (Samosir) antara pasukan Belanda dengan sejumlah

200 orang penduduk yang mengakibatkan korban di kedua belah pihak.

- 31 -

Pergolakan dan keresahan itu menjalar ke Tapanuli Selatan karena rakyat

menolak rodi dan pajak yang dianggap telah diluar batas kemanusiaan.

Pemerintah Belanda ingin secepatnya menangkap basah “Flora”

yang kemudian diketahui adalah Kuria Tamiang yang bernama Soetan

Koemala Boelan, yang seharusnya menjalankan sumpah setianya kepada

pemerintah kolonial. Tetapi gaya sindiran yang metaforis tadi tidak

mampu menyeret penulis itu ke dalam delik pidana (pasal 153 bis Hukum

Pidana Hindia Belanda) dengan ancaman hukuman penjara dan

pembuangan. Sebagai contoh “Flora” membentangkan pendapatnya

mengenai hubungan antara rakyat dan pemerintah Belanda seperti “... hati

seekor anjing kepada tuannya... orang yang berbudi tentu bersedih hati

melihat anjing duduk di bawah meja, melihat tuannya enak-enak makan

daging rusa, sedang si anjing harus menungu tulang sisa yang

dilemparkan oleh jongos tuan....” kemudian Flora menukas “ ... siapa

yang lembek dan lemah dialah yang menjadi keuntungan orang lain, dan

ialah yang menjadi perkakas dalam mendapatkan keuntungan bagi

manusia yang mau keras berpikir ...”. Akhirnya tulisan-tulisan Flora

dalam Pewarta Deli semakin tajam, dia tidak beranda’i-anda’i lagi

dengan gaya metaforis, terutama dalam menghadapi dan

mengungkapkan, terutama, masalah rodi yang disebutnya sebagai sistem

“penghambaan” dibawah “algojo BOW” dan kedua, masalah kesehatan

rakyat. Penyakit malaria yang mematikan di Manda’iling berkecambah,

di beberapa luhak terdapat 90% penduduk dihinggapi malaria, sementara

satu-satunya dokter di Manda’iling dipindahkan pula oleh pemerintah ke

daerah lain, sehingga “Flora” menuduh pemerintah Belanda membiarkan

Manda’iling menjadi sarang malaria (Said, dn 210-231)

Garis keturunan dari Sutan  Koemala Boelan  (Raja Panusunan Tamiang ke-10) :

No	Nama Keturunan Sutan Koemala Boelan  (Raja Panusunan Tamiang Ke-10)
1	Dumasari Lubis. Dalam masa kemerdekaan tahun 1945, Dumasari Loebis aktif anggota Palang Merah Indonesia.
2	Parlagutan Lubis, gelar Raja Dolok Parlagutan. Pegawai PT. Pertamina Pangkalan Brandan.
3	Parluhutan Kumala Lubis. Seorang  perjuangan tahun 1945, berpangkat Sersan Mayor kader Angkatan Darat, wafat di Ait Hitam, Sorolangun, Jambi dalam pertempuran melawan Belanda pada Perang Kemerdekaan ke-II dan memperoleh penghargaan berpangkat Letnan Dua Anumerta. Parluhutan Lubis dimakamkan kembali di Makam Pahlawan “Satria Bakti” di Kota Jambi.
4	Parlindungan Lubis SH, gelar Raja Dolok Parlindungan. Dalam masa kemerdekaan menjadi Tentera Pelajar dan Advokat di Jakarta.
5	Dra. Hajja. Gandisyah Lubis. Dalam masa kemerdekaan menjadi anggota Tentara Pelajar.
6	Dr. Martua Lubis, dengan gelar Raja Dolok Martua. ·           Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidimpuan. ·           Pendiri, Pemimpin Akademi Perawat dan Kebidanan Flora.